Pengadilan Internasional: Garda Terdepan Perlindungan Iklim

pibitek.biz -Iklim yang stabil merupakan dasar kehidupan manusia. Tanpa iklim yang stabil, kehidupan manusia akan terancam. Perubahan iklim, yang disebabkan oleh polusi dan emisi gas rumah kaca, menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak perubahan iklim dirasakan secara global, dengan peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan manusia, akses terhadap makanan, air bersih, udara segar, dan tempat tinggal.

Jika suhu global naik hingga 2 derajat Celcius, dampaknya akan sangat mengerikan. Perkiraan menunjukkan bahwa satu miliar manusia akan meninggal dunia pada akhir abad ini. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi masa depan manusia. Pemerintah di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk mengatur emisi dan polusi, namun banyak yang gagal dalam menjalankan tugas ini. Mereka terjebak dalam egoisme dan kepentingan jangka pendek yang mengabaikan kepentingan jangka panjang bagi kemanusiaan. Perjanjian Iklim Paris merupakan perjanjian internasional yang mengikat, di mana negara-negara sepakat untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celcius dari masa pra-industri.

Perjanjian ini merupakan langkah penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, perjanjian ini tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat, perjanjian ini hanya akan menjadi secarik kertas. Di sinilah peran pengadilan internasional dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah dan organisasi internasional bertanggung jawab atas janji iklim mereka. Pengadilan internasional menjadi medan pertempuran baru dalam perjuangan untuk melindungi iklim.

Aktivis dan kelompok masyarakat mulai menggugat perusahaan yang melakukan 'greenwashing', yaitu praktik manipulatif yang menyamarkan kegiatan perusahaan yang merugikan lingkungan sebagai kegiatan ramah lingkungan. Mereka menuntut pengakuan perubahan iklim sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena perubahan iklim mengancam hak hidup, kesehatan, dan kebebasan untuk hidup di lingkungan yang sehat. Mereka juga menuntut kompensasi dari perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan iklim berdasarkan prinsip "pencemar membayar".

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkan. Lembaga seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengakui bahwa gugatan terkait iklim merupakan pendekatan penting untuk mendorong aksi iklim yang lebih ambisius dan menekankan bahwa jika berhasil, gugatan ini bisa meningkatkan komitmen negara dalam mengatasi perubahan iklim. IPCC merupakan badan ilmiah internasional yang memberikan penilaian komprehensif tentang ilmu pengetahuan terkait perubahan iklim.

Mereka menyatakan bahwa gugatan terkait iklim merupakan upaya yang bermakna dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Gugatan iklim bukanlah jalan mudah.Prosesnya seringkali rumit, melibatkan persidangan, gugatan balasan, dan tantangan terhadap undang-undang iklim. Para penggugat harus menghadapi berbagai rintangan hukum dan politis. Mereka harus menghadapi lobi perusahaan yang kuat dan pemerintah yang enggan untuk bertindak. Pengadilan Internasional (ICJ), yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda, akan mulai mendengarkan bukti terkait perubahan iklim.

ICJ akan menentukan dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi iklim. Keputusan ICJ akan menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Majalah medis The Lancet menyerukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya ini harus mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan, serta melindungi kelompok yang paling rentan. Mereka menekankan bahwa perubahan iklim tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mengancam keadilan sosial.

Adil Najam, presiden WWF, mengajak ilmuwan dan warga dunia untuk mendukung ICJ, karena pendapat pengadilan ini akan memperkuat suara jutaan orang yang menuntut tindakan nyata dan ambisius dalam melindungi iklim dan alam. WWF merupakan organisasi konservasi alam internasional yang berdedikasi untuk melindungi alam dan keanekaragaman hayati. Mereka menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi alam dan kehidupan manusia. Namun, banyak yang mempertanyakan peran pengadilan dalam masalah politik seperti perubahan iklim.

Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemerintah yang memiliki mekanisme penegakan hukum, bukan pengadilan. Mereka merasa bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan politik. Namun, mengingat risiko tinggi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, langkah-langkah yang efektif harus diambil, termasuk melalui pengadilan. Pengadilan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong perubahan dan mempertanggungjawabkan para pelaku perubahan iklim. Meningkatnya gugatan iklim selama dekade terakhir merupakan bukti bahwa masyarakat menginginkan tindakan nyata.

Masyarakat merasa bahwa pemerintah dan perusahaan tidak cukup melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Gugatan iklim menjadi bentuk demokratisasi aksi iklim dan respons terhadap lemahnya kebijakan dan langkah mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah dan perusahaan. Masyarakat menjadi pelopor dalam perjuangan untuk melindungi iklim. Mereka menggunakan jalur hukum untuk memaksa pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab.

Meskipun Perjanjian Paris mengikat secara hukum, kewajiban negara yang tercantum di dalamnya masih samar dan ambigu. Perjanjian ini tidak memberikan kerangka kerja yang jelas dan pasti untuk penegakan hukum. Pengadilan dapat mendorong tindakan nyata dari lembaga legislatif. Pengadilan dapat memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ambisius dalam mengatasi perubahan iklim. Selama lembaga legislatif belum bertanggung jawab penuh atas kasus iklim, ICJ akan menjadi pengadilan tertinggi yang menentukan parameter tanggung jawab atas kerusakan iklim dan kewajiban entitas untuk melindungi iklim.

ICJ akan menjadi garda terdepan dalam perlindungan iklim. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 230 kasus iklim baru diajukan. Jumlah gugatan iklim di seluruh dunia telah mencapai 2.666 kasus. Para penggugat, baik muda maupun tua, serta organisasi non-pemerintah, menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan atas janji iklim mereka dan meminta pendapat dari pengadilan nasional, regional, dan internasional. Berikut beberapa kasus gugatan iklim terbaru: – 16 orang muda menggugat negara bagian Montana, Amerika Serikat, dengan alasan negara gagal memberikan perlindungan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga negara.

Mereka merasa bahwa hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat telah dilanggar oleh pemerintah Montana. Pengadilan memutuskan mendukung penggugat, menyatakan bahwa Montana telah merusak lingkungan dan merugikan para penggugat muda dengan mengabaikan dampak iklim dari proyek energi. Keputusan pengadilan ini merupakan kemenangan bagi generasi muda yang berjuang untuk masa depan mereka. – Pada bulan Mei, pengadilan di Jerman dan Inggris Raya secara terpisah memutuskan bahwa kebijakan pemerintah mereka tidak akan mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pengadilan menganggap bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak cukup ambisius dalam mengatasi perubahan iklim. – Pada bulan September, California mengajukan gugatan terhadap lima perusahaan minyak terbesar dunia (BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon, dan Shell) dan anak perusahaan mereka, menuntut mereka membayar biaya kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, dan mata pencaharian warga California akibat dampak perubahan iklim. California menuntut keadilan bagi masyarakat yang telah menderita akibat perubahan iklim.

– Kejaksaan Brasil dan Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil menuntut kompensasi atas kerusakan akibat emisi gas rumah kaca dari deforestasi ilegal. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh deforestasi ilegal. Pengadilan internasional, dengan kewenangannya yang kuat, dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan iklim. Pengadilan internasional dapat memaksa negara-negara untuk bertindak dan melindungi iklim untuk generasi mendatang. Pengadilan internasional dapat memainkan peran penting dalam menjaga masa depan planet ini.