X Diblokir di Brasil, Elon Musk Marah Besar!

pibitek.biz -X, platform media sosial yang dulunya bernama Twitter, sedang menghadapi badai besar di Brasil. Setelah beberapa kali peringatan dan penolakan terhadap permintaan pemerintah, Pengadilan Tinggi Brasil akhirnya turun tangan dan menghentikan layanan X di seluruh negeri. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada Jumat sore waktu Brasil, yang membuat heboh jagat maya. Keputusan ini menandai babak baru dalam pertikaian antara X dan pemerintah Brasil, yang selama ini terus berseteru terkait konten-konten yang dianggap berbahaya dan menyesatkan di platform tersebut.

Pengadilan Tinggi Brasil memerintahkan Badan Telekomunikasi Nasional Brasil untuk segera menghentikan layanan X dan menghapus aplikasi X dari toko aplikasi milik Apple dan Google. Hakim Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan ini, juga menjatuhkan denda harian sebesar 50.000 real Brasil (sekitar Rp 105 juta) kepada individu dan perusahaan yang masih berusaha mengakses X melalui "cara-cara teknologi", seperti VPN. Langkah tegas ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Brasil dalam menangani masalah penyebaran informasi menyesatkan di platform media sosial, khususnya X.

Elon Musk, yang terkenal dengan sikap kontroversialnya, tidak tinggal diam. Dia langsung merespon dengan serangkaian unggahan yang semakin agresif dan penuh kecaman terhadap pemerintah Brasil. Musk menganggap keputusan pengadilan ini sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan upaya untuk membungkam suara-suara kritis. Dia menuduh pemerintah Brasil takut terhadap rakyatnya dan berusaha untuk menghentikan rakyat Brasil mengetahui kebenaran. Musk bahkan mengunggah foto editan Hakim de Moraes yang dipenjara, yang seolah-olah ingin menebarkan ancaman dan provokasi kepada pemerintah Brasil.

Tindakannya ini semakin memperkuat persepsi bahwa Musk telah menjadikan X sebagai alat untuk menyebarkan propaganda politik dan menentang pemerintah yang tidak sejalan dengan pandangannya. Keputusan Pengadilan Tinggi Brasil ini merupakan puncak dari perseteruan antara X dan pemerintah Brasil yang telah berlangsung sejak lama. Sebelumnya, X sempat menyatakan akan menghentikan operasi di Brasil daripada menaati perintah Hakim de Moraes untuk menangguhkan akun-akun yang dianggap menyebarkan informasi menyesatkan dan merusak demokrasi Brasil.

X bahkan sempat mengklaim bahwa mereka telah berupaya untuk memenuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah Brasil. Namun, pemerintah Brasil menganggap langkah-langkah X tersebut tidak cukup untuk menanggulangi masalah penyebaran informasi menyesatkan di platform tersebut. Perseteruan ini bermula dari penyelidikan yang dipimpin oleh Hakim de Moraes terkait peran X dalam membantu "milisi digital" untuk merencanakan kerusuhan di Brasilia pada Januari 2023, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.

Kerusuhan ini dipicu oleh pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang gagal dalam pemilihan presiden 2022. Kerusuhan di Brasilia ini mirip dengan kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2023, di mana para pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres untuk menghentikan proses sertifikasi kemenangan Joe Biden. Namun, perbedaannya terletak pada sikap pemerintah Brasil yang jauh lebih tegas dalam menindak para pelaku kerusuhan dan menghukum mantan Presiden Bolsonaro. Pemerintah Brasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi demokrasi dan menindak para pelaku yang berusaha mengganggu proses demokrasi.

Pengadilan Tinggi Brasil bahkan telah melarang Bolsonaro untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden hingga tahun 2030. Langkah tegas ini bertujuan untuk mencegah Bolsonaro kembali berkuasa dan merusak stabilitas politik Brasil. Sementara itu, Presiden Lula telah bergabung dengan platform media sosial alternatif, Bluesky, sebagai bentuk perlawanan terhadap X. Lula memanfaatkan Bluesky untuk berkomunikasi dengan rakyat Brasil dan menyampaikan pesan-pesan penting terkait program kerjanya. Penangguhan layanan X di Brasil bukan kali pertama pihak berwenang di negara ini mengambil tindakan tegas terhadap platform media sosial yang dianggap melanggar aturan.

Pada Maret 2022, Hakim de Moraes juga pernah memerintahkan Telegram untuk ditutup di Brasil karena gagal memenuhi kewajiban hukum untuk mengatasi penyebaran informasi menyesatkan. Telegram sempat offline selama dua hari sebelum akhirnya kembali aktif. Pada Januari 2023, Telegram kembali diblokir sementara karena tidak mau memberikan informasi terkait aktivitas neo-Nazi di platformnya. Pemerintah Brasil secara aktif memantau dan mengawasi platform media sosial yang dianggap mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

Namun, kasus X ini berbeda. Musk secara pribadi telah menunjukkan perlawanan yang keras dan terang-terangan terhadap pemerintah Brasil, yang semakin memanaskan situasi. Musk semakin meningkatkan ketegangan dengan semakin sering mengunggah postingan yang mendukung teori konspirasi, termasuk tentang mesin voting di Brasil, yang dibantah oleh lembaga pemilu Brasil. Sikap Musk ini semakin memperkuat anggapan bahwa dia tengah berusaha memanfaatkan platform X untuk menyebarkan propaganda politik, bahkan di luar Amerika Serikat.

Keputusan Pengadilan Tinggi Brasil ini tentu saja akan berdampak besar bagi X. Brasil merupakan pasar penting bagi X, dengan jumlah pengguna yang cukup besar. Penghentian layanan X di Brasil merupakan pukulan telak bagi X, yang tengah berusaha untuk memulihkan popularitasnya dan bersaing dengan platform media sosial lainnya. Selain itu, penangguhan layanan X di Brasil dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengambil tindakan serupa terhadap platform media sosial yang dianggap melanggar hukum atau merusak tatanan sosial.

Ke depannya, akan menarik untuk melihat bagaimana X akan menghadapi tekanan dari pemerintah Brasil dan bagaimana Musk akan merespons keputusan pengadilan tersebut. Akankah X mampu bertahan di Brasil atau akan tetap diblokir hingga batas waktu yang belum ditentukan? Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Brasil ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi platform media sosial global yang sering kali dianggap sebagai alat untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan memecah belah masyarakat. Pemerintah Brasil menunjukkan keberanian dalam menegakkan aturan dan melindungi rakyatnya dari dampak negatif penyebaran informasi menyesatkan.