Twitter Dibekukan di Brazil: Elon Musk vs. Kebebasan Berbicara?

pibitek.biz -Di tengah hiruk pikuk dunia digital, sebuah kabar mengejutkan datang dari Brazil. Twitter, platform media sosial yang dikenal sebagai ruang publik bagi jutaan orang, tiba-tiba dibekukan di negara Amerika Selatan tersebut. Banyak akun Twitter yang biasanya ramai mendadak sepi. Postingan-postingan terbaru berhenti mengalir, dan percakapan yang sebelumnya semarak pun terhenti. Apa yang terjadi? Ternyata, ini semua karena pemerintah Brazil, melalui keputusan pengadilan, memutuskan untuk melarang X, platform yang dulunya dikenal sebagai Twitter.

Keputusan ini diambil pada akhir Agustus 2024 dan langsung membuat banyak pengguna Twitter, khususnya di Brazil, dibuat bingung dan terpaksa mendiamkan akun mereka. Twitter, yang selama ini dikenal sebagai platform yang pro-kebebasan berbicara, kini justru menghadapi tantangan besar di Brazil. Kisah ini bermula pada bulan April 2024. Alexandre de Moraes, hakim Mahkamah Agung Brazil, memerintahkan penyelidikan terhadap Elon Musk, pemilik dan mantan CEO Twitter, atas tuduhan penyebaran berita bohong dan penghalang keadilan.

Keputusan ini muncul setelah Twitter menolak untuk mematuhi perintah pengadilan yang mengharuskan mereka memblokir akun-akun yang dianggap menyebarkan informasi menyesatkan di negara Amerika Selatan itu. Twitter dinilai telah gagal menjalankan peran sebagai platform yang bertanggung jawab dalam menangkal hoaks dan informasi menyesatkan. Padahal, Brazil dikenal memiliki masalah serius dengan berita bohong dan informasi palsu yang beredar di internet, terutama menjelang pemilihan umum. De Moraes berpendapat bahwa Twitter harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini.

Ia menilai bahwa Twitter tidak berusaha untuk melindungi pengguna dari informasi yang salah dan malah mendukung penyebaran berita bohong. Namun, Twitter bersikeras bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan kebijakan platform mereka. Musk, yang dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi, membalas tindakan pengadilan Brazil dengan menutup kantor Twitter di Brazil pada pertengahan Agustus 2024. Ia menuduh de Moraes mengancam untuk menangkap perwakilan hukum Twitter di Brazil karena tidak mematuhi "perintah sensor" yang dianggapnya tidak adil.

Musk, dengan gaya khasnya yang berani dan lantang, mengklaim bahwa de Moraes berusaha membungkam suara-suara kritis yang bersuara melalui Twitter. Ia melihat tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan menuding de Moraes sebagai seorang diktator yang ingin membungkam suara oposisi. Pernyataan Musk memicu perdebatan sengit di dunia maya. Banyak orang mendukung argumen Musk tentang pentingnya kebebasan berbicara dan menentang tindakan de Moraes yang dianggap sebagai bentuk sensor.

Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa Musk hanya menggunakan alasan kebebasan berbicara untuk melindungi bisnisnya dan memanipulasi opini publik. Mereka menilai bahwa Musk sebenarnya tidak peduli dengan kebebasan berbicara dan lebih mementingkan keuntungan bisnisnya. Mereka menuding bahwa Musk hanya menggunakan alasan kebebasan berbicara untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan dengan politiknya. Tak lama kemudian, de Moraes memberikan ultimatum kepada Twitter pada 29 Agustus 2024.

Twitter diberi waktu 24 jam untuk menunjuk perwakilan hukum baru di Brazil atau platform mereka akan diblokir. Twitter menolak untuk mematuhi ultimatum tersebut, dan dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan tunduk pada "perintah sensor" yang dianggap tidak adil. Alhasil, pemerintah Brazil pun akhirnya memblokir akses Twitter di negara itu pada Sabtu pagi. Anatel, badan telekomunikasi Brazil, mulai menginstruksikan penyedia layanan internet untuk memblokir akses pengguna ke platform Twitter.

Akibatnya, banyak akun populer di Twitter, termasuk akun fandom dan akun meme yang dikelola oleh pengguna di Brazil, menjadi tidak aktif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Statista pada awal 2024 menyebutkan bahwa Twitter memiliki sekitar 21,5 juta pengguna di Brazil. Pemblokiran Twitter ini tentu saja berdampak besar bagi pengguna Twitter di Brazil, yang kini kehilangan akses ke platform yang selama ini menjadi wadah bagi mereka untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman dan keluarga.

De Moraes tidak berhenti di situ. Ia memberi Google dan Apple waktu lima hari untuk menghapus aplikasi Twitter dari toko aplikasi mereka. Google dan Apple belum memenuhi perintah tersebut, tetapi berdasarkan sejarah mereka yang patuh pada perintah pengadilan, mereka kemungkinan akan segera menghapus aplikasi Twitter dari platform mereka. De Moraes juga menegaskan bahwa warga Brazil yang mencoba menghindari blokir Twitter dengan menggunakan VPN atau proxy akan dikenakan denda sebesar R$50.000 (sekitar $8.900) setiap harinya. Musk, yang semakin kesal dengan keputusan pengadilan Brazil, menuduh de Moraes "mencoba untuk membungkam satu-satunya sumber kebenaran di Brazil" dengan memblokir aplikasi berita paling populer di negara itu. Namun, banyak kritikus Musk menolak klaimnya yang mengaitkan kejadian ini dengan kebebasan berbicara. Mereka berpendapat bahwa Musk justru sering membungkam konten politik tertentu di Twitter atas permintaan pemerintah di negara-negara seperti Turki dan India. Aksi Musk yang semakin kontroversial ini memperkuat kesan bahwa ia lebih peduli pada keuntungan bisnisnya daripada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berbicara.

Aksi ini juga membuka pertanyaan tentang bagaimana teknologi dapat dipolitisasi dan digunakan untuk mengendalikan informasi. Dalam kasus ini, tindakan Musk yang secara langsung memblokir konten yang tidak disukainya justru menjadi bumerang. Pemblokiran Twitter di Brazil bukan saja memicu reaksi negatif di kalangan pengguna Twitter, tetapi juga menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang yang selama ini bergantung pada Twitter sebagai platform untuk mendapatkan informasi. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa internet bukanlah ruang yang sepenuhnya bebas dan netral.