- McNamee menilai Elon Musk harus diadili karena sering menyerang pemerintah Amerika.
- Elon Musk memiliki kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat melalui perusahaan SpaceX.
- McNamee berpendapat bahwa kebebasan berpendapat Elon Musk harus dibatasi karena keterlibatan musk dengan pemerintah.
pibitek.biz -Roger McNamee, seorang investor di Silicon Valley, dengan lantang melontarkan pernyataan kontroversial yang mengagetkan banyak orang. Dia berpendapat bahwa Elon Musk, sosok yang dikenal dengan kepemilikannya di Tesla dan SpaceX, harus menghadapi proses hukum. McNamee menilai bahwa Elon Musk seharusnya diadili dan dikekang kebebasan berpendapatnya, hal ini terkait dengan perannya dalam proyek strategis pertahanan yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat. McNamee, yang merupakan mitra di Elevation Partners, mengumumkan kekhawatirannya terkait dengan penggunaan platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, oleh Elon Musk.
2 – Keamanan Siber: RSA Terancam, Paket Palsu Merajalela 2 – Keamanan Siber: RSA Terancam, Paket Palsu Merajalela
3 – AI Ini Bantu Manusia Temukan Jati Diri 3 – AI Ini Bantu Manusia Temukan Jati Diri
Dia menganggap Elon Musk secara aktif "menyerang" pemerintah Amerika Serikat, padahal dia sendiri mendapatkan keuntungan besar dari kontrak pemerintah. McNamee bahkan dengan tegas menuding Elon Musk sebagai pihak yang secara aktif "menyerang" pemerintah, yang berpotensi memicu proses hukum. Pernyataan McNamee muncul di acara The Last Word di MSNBC, sebuah program berita dan opini yang disiarkan di Amerika Serikat. McNamee menyampaikan argumennya merespons laporan dari sebuah organisasi pengawas ujaran kebencian yang menemukan bahwa Elon Musk telah menyebarkan klaim yang "salah atau menyesatkan" terkait pemilu Amerika Serikat melalui postingannya di X.
Laporan tersebut mengklaim bahwa postingan Elon Musk di X, platform yang telah berganti nama dari Twitter, telah dilihat oleh hampir 1,2 miliar pengguna. McNamee berpendapat bahwa kebebasan berpendapat Elon Musk harus dibatasi karena SpaceX, perusahaan yang dipimpinnya, memiliki kontrak pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat. SpaceX berperan penting dalam program peluncuran satelit militer Amerika Serikat. Dokumen yang diperoleh Wall Street Journal pada Februari 2023 mengungkap bahwa SpaceX telah menandatangani kontrak rahasia senilai 1,8 miliar dolar AS dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2021.
McNamee mengemukakan bahwa SpaceX, khususnya Starlink, yang merupakan penyedia internet satelit, terlibat dalam proyek strategis pertahanan yang melibatkan pemerintah. Oleh karena itu, Elon Musk memiliki kewajiban khusus kepada pemerintah, yang membuatnya harus "mengurangi" pernyataannya demi menjaga keamanan nasional. Elon Musk sendiri mengajukan gugatan terhadap organisasi pengawas ujaran kebencian, The Center for Countering Digital Hate (CCDH), pada tahun lalu. Dia berargumen bahwa laporan yang dikeluarkan CCDH mengandung "informasi yang menyesatkan".
Elon Musk mengklaim bahwa "kampanye menakut-nakuti" yang dilakukan CCDH telah mengakibatkan kerugian finansial bagi platform media sosialnya karena banyak pengiklan menarik diri. Namun, hakim Amerika Serikat menolak gugatan Elon Musk, dengan menyatakan bahwa jelas Elon Musk menuntut CCDH karena tidak menyukai kritik yang dilayangkan organisasi tersebut. Hakim menilai bahwa Elon Musk khawatir citra X akan tercoreng dan pengiklan akan menjauh karena penelitian CCDH. Elon Musk sebelumnya telah menyampaikan pandangannya tentang kebebasan berbicara, yang kemudian berdampak pada perubahan kebijakan di X.
Elon Musk berpendapat bahwa X adalah platform yang mendukung kebebasan berbicara dan menentang sensor. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa X akan menjadi wadah untuk penyebaran ujaran kebencian, informasi yang salah, dan konten yang berbahaya. Sejumlah organisasi dan aktivis mengecam perubahan kebijakan di X, yang menurut mereka menguntungkan pihak-pihak yang ingin menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menebarkan kebencian. Elon Musk telah membela kebijakannya, dengan menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk menjadikan X sebagai wadah bagi penyebaran kebencian atau informasi yang salah, tetapi bertujuan untuk menciptakan platform yang mendukung kebebasan berbicara.
Pernyataan Roger McNamee terhadap Elon Musk memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Beberapa pihak setuju dengan McNamee, dengan berpendapat bahwa Elon Musk memang memiliki kewajiban kepada pemerintah Amerika Serikat karena terlibat dalam proyek strategis pertahanan. Mereka menilai bahwa Elon Musk seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan platform X, mengingat perannya dalam proyek strategis pertahanan. Sementara itu, kelompok lain menentang argumen McNamee, dengan menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh dibatasi berdasarkan profesi seseorang.
Mereka berpendapat bahwa Elon Musk memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, seperti halnya warga negara Amerika Serikat lainnya. Perdebatan ini semakin memanas setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa dia akan menunjuk Elon Musk sebagai ketua komisi efisiensi pemerintah jika terpilih kembali pada November 2024. Pernyataan McNamee tentang Elon Musk telah memantik perdebatan sengit, memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang batasan kebebasan berbicara, khususnya bagi mereka yang memiliki hubungan dengan proyek strategis pertahanan pemerintah.
