AI vs. Serikat Pekerja: Siapa yang Berkuasa?

pibitek.biz -ChatGPT dan AI keren banget. Udah jadi bagian penting kehidupan, termasuk di kantor. AI menawarkan banyak kesempatan baru, tapi juga bawa beberapa risiko. Nah, soal AI di kantor, masih sedikit kasus hukum yang muncul. Tapi, awal tahun ini, Pengadilan Buruh Hamburg ngeluarin keputusan yang menarik. Keputusan ini jadi yang pertama membahas soal hak serikat pekerja terkait penggunaan ChatGPT. Gimana ceritanya? Perusahaan ini nyuruh pegawainya untuk pakai ChatGPT secara sukarela. Mereka bahkan bagi-bagi panduan dan manual buat ngakses ChatGPT via browser.

Serikat pekerja ngerasa ini melanggar hak mereka. Tapi, Pengadilan Buruh Hamburg nolak tuntutan serikat pekerja. Alasannya? ChatGPT nggak diinstal di perangkat perusahaan, karyawan pakai akun pribadi, dan sudah ada kesepakatan terkait penggunaan browser. Keputusan ini bikin orang berpikir ulang soal hak serikat pekerja terkait AI. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satu undang-undang paling penting soal serikat pekerja adalah UU Konstitusi Perusahaan (BetrVG), khususnya pasal 87.

Pasal ini ngebahas soal hak serikat pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Serikat pekerja bisa minta negosiasi dengan perusahaan buat bikin kesepakatan tertulis (shop agreement). Kesepakatan ini jadi aturan main buat perusahaan. Kalau perusahaan melanggar kesepakatan, keputusannya nggak sah. Nah, soal AI, yang paling penting adalah pasal 87 nomor 1, 6, dan 7. Pasal 87 nomor 1 membahas soal tata tertib dan perilaku karyawan. Pasal 87 nomor 6 tentang pemantauan perilaku dan kinerja karyawan. Terakhir, pasal 87 nomor 7 soal kesehatan dan keselamatan kerja.

Ketiga pasal ini penting banget buat ngatur penggunaan AI di kantor. Serikat pekerja bisa minta perusahaan untuk bikin kesepakatan tentang bagaimana AI digunakan, bagaimana data karyawan dijaga, dan bagaimana memastikan kesehatan dan keselamatan kerja tetap terjaga. Contohnya, serikat pekerja bisa minta perusahaan buat bikin aturan tentang penggunaan ChatGPT. Misalnya, perusahaan harus ngasih tahu karyawan soal risiko dan manfaat ChatGPT, karyawan harus dilatih buat pakai ChatGPT dengan aman dan bertanggung jawab, dan perusahaan harus memastikan data karyawan tetap aman.

Nah, yang perlu diingat, setiap kasus punya fakta yang berbeda, jadi interpretasinya juga beda. Makin banyak perusahaan yang ngizinin (atau bahkan mewajibkan) karyawannya pakai AI, makin banyak juga kasus hukum yang muncul soal hak serikat pekerja. Penting buat perusahaan untuk selalu ngerti hak serikat pekerja dan ngebahasnya dengan baik. Kalau perusahaan nggak ngeh soal hak serikat pekerja, mereka bisa kena masalah hukum. AI ini memang canggih, tapi jangan sampai ngelupain hak-hak dasar karyawan.

Serikat pekerja punya peran penting buat memastikan hak-hak karyawan terlindungi, termasuk di era AI. Tapi, AI juga punya sisi negatif yang nggak bisa diabaikan. AI bisa bikin karyawan jadi malas dan nggak kreatif. AI juga bisa memperburuk kondisi kerja karena membuat karyawan harus ngejar target yang nggak realistis. AI mungkin bisa ngebantu perusahaan jadi lebih efisien, tapi perusahaan nggak bisa ngejar profit dengan ngorbanin karyawan. AI harus digunakan secara bijak, jangan sampai jadi alat untuk mengeksploitasi karyawan.

Perusahaan harus ngerti bahwa AI hanya alat. AI nggak bisa ngegantiin peran manusia. AI harus digunakan untuk ngebantu karyawan, bukan ngegantiin karyawan. AI memang menawarkan banyak peluang dan kesempatan baru, tapi juga punya sisi gelap yang perlu diperhatikan. AI harus digunakan dengan bijak, jangan sampai malah menghancurkan dunia kerja. Gimana? AI dan serikat pekerja punya peran masing-masing. Persoalannya, bagaimana supaya keduanya bisa berkolaborasi dengan baik?