Perizinan Lambat Hambat Energi Bersih di Minnesota

pibitek.biz -Proses perizinan yang lambat dan tidak efisien di Minnesota menjadi penghambat utama bagi pengembangan proyek energi terbarukan, seperti angin, surya, dan transmisi. Hal ini semakin mempersulit pencapaian target energi bersih yang telah ditetapkan oleh negara bagian tersebut. Laporan baru dari North Star Policy Action, lembaga riset dan komunikasi independen, mengumumkan bahwa Minnesota tertinggal jauh di belakang negara bagian tetangga, seperti Iowa dan Dakota, dalam hal produksi energi bersih. Ironisnya, negara bagian tetangga tersebut tidak memiliki target energi bebas karbon yang sama ambisiusnya dengan Minnesota.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Iowa, North Dakota, dan South Dakota telah mengalami peningkatan produksi energi angin dan surya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Minnesota. Dari tahun 2017 hingga 2022, produksi energi terbarukan di tiga negara bagian tersebut meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan Minnesota. Laporan tersebut menuding proses perizinan Minnesota sebagai penyebab utama keterlambatan tersebut. Proses perizinan yang sudah ada selama lebih dari 50 tahun dianggap usang dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini.

Waktu tunggu rata-rata untuk mendapatkan izin pembangunan, mulai dari pengajuan hingga persetujuan, tergolong sangat lama. Untuk proyek energi angin, waktu tunggu mencapai 358 hari, sedangkan untuk proyek transmisi besar mencapai 673 hari. Perizinan proyek tenaga surya pun mengalami penundaan yang signifikan. Pada tahun 2015, proyek tenaga surya rata-rata membutuhkan 300 hari untuk mendapatkan izin konstruksi. Namun, pada tahun 2019, waktu tunggu tersebut meningkat menjadi 549 hari. North Star Policy Action menyarankan agar Minnesota dapat mempercepat proses perizinan dengan mengurangi redundansi, meningkatkan konsistensi, dan menyederhanakan proses tanggapan publik.

Lembaga legislatif Minnesota sedang membahas reformasi proses perizinan energi bersih melalui RUU Senate File 4784. Jake Schwitzer, direktur eksekutif North Star Policy Action, menyatakan bahwa RUU tersebut diharapkan dapat disahkan dalam waktu dekat. RUU tersebut sejalan dengan undang-undang negara bagian tahun 2023 yang mewajibkan sumber energi Minnesota untuk sepenuhnya bebas karbon pada tahun 2040. Akan tetapi, dengan laju pengembangan energi bersih saat ini, target tersebut baru dapat tercapai pada tahun 2062.

Schwitzer menekankan bahwa Minnesota perlu menggandakan kecepatan persetujuan proyek untuk mencapai target energi bersihnya. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, laju pengembangan energi bersih di Minnesota malah mengalami kemunduran. Kevin Pranis, manajer pemasaran untuk Laborers International Union of North America, cabang Minnesota dan North Dakota, mengumumkan bahwa beberapa persyaratan perizinan yang dibuat dengan niat baik justru berdampak buruk. Pranis mencontohkan persyaratan proyek transmisi yang mengharuskan pengembang mengajukan dua rute yang berbeda, meskipun sudah ada kesepakatan umum untuk memilih satu rute tertentu.

Pranis menjelaskan bahwa persyaratan tersebut sering kali memicu kemarahan dari pemilik lahan dan penduduk setempat yang merasa terancam oleh pembangunan jalur transmisi. North Star Policy Action menyatakan bahwa laporan mereka didasarkan pada informasi publik dan data dari berbagai sumber, termasuk Minnesota Public Utilities Commission, Minnesota Department of Commerce, American Clean Power Association, dan lainnya. Laporan tersebut menyoroti proyek Dodge County Wind LLC di Dodge County sebagai contoh manfaat pengembangan energi bersih dan sekaligus contoh kasus perizinan yang berlarut-larut dan tidak efisien.

Proyek Dodge County direncanakan menghasilkan 259 megawatt energi, menciptakan 400 lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi senilai $200 juta. Namun, setelah lebih dari lima tahun dan 122 pertemuan publik, proyek tersebut masih terjebak dalam proses perizinan. Keputusan akhir dari PUC diharapkan akan dikeluarkan pada bulan April. Pranis mengumumkan bahwa pengembang proyek Dodge County mengalami kendala dalam proses perizinan, karena tidak cukupnya kapasitas transmisi di lokasi yang mereka inginkan untuk menghubungkan proyek ke jaringan listrik.

Akibatnya, pengembang harus membatalkan rencana awal dan mencari titik koneksi baru. Hal ini membuat mereka harus memulai proses perizinan dari awal. Pranis menekankan bahwa penyebab lambatnya proyek Dodge County tidak hanya karena proses perizinan yang tidak efisien, tetapi juga karena kurangnya infrastruktur transmisi. Minnesota PUC, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasan industri energi di Minnesota, telah mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas perbaikan proses perizinan dan tinjauan lingkungan untuk proyek energi angin, surya, dan penyimpanan energi.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Januari, yang merekomendasikan standardisasi proses persetujuan perizinan untuk proyek energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Saat ini, persetujuan untuk proyek-proyek tersebut diatur dalam bab hukum yang terpisah. Laporan tersebut juga merekomendasikan penyederhanaan prosedur administratif dan perbaikan lainnya, yang dihasilkan dari masukan 30 pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, pengembang, kota, dan kabupaten.

Will Seuffert, sekretaris eksekutif PUC, menegaskan bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus dibarengi dengan mekanisme yang menjamin keterlibatan publik. Laporan North Star Policy Action muncul setelah sebuah studi serupa dari Minnesota Chamber Foundation. Laporan Chamber Foundation yang diterbitkan pada bulan Februari menemukan bahwa waktu tinjauan perizinan udara di Minnesota jauh lebih lama dibandingkan dengan negara bagian lain, hingga enam kali lebih lama. Laporan tersebut menyatakan bahwa Minnesota berpotensi memperoleh tambahan $910 juta per tahun dalam produk domestik bruto dan menciptakan 3.400 lapangan pekerjaan jika waktu perizinan dipersingkat hingga sejajar dengan negara bagian lain.

Meskipun proses perizinan yang lambat dan tidak efisien merupakan penghambat utama bagi pengembangan energi bersih di Minnesota, namun beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas transmisi dan memperkuat jaringan listrik. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kapasitas transmisi akan memungkinkan integrasi yang lebih baik dari sumber energi terbarukan ke jaringan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Di samping itu, upaya untuk memperkuat jaringan listrik akan meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem energi terhadap gangguan dan bencana alam.

Meskipun beberapa kalangan menuding proses perizinan sebagai penyebab utama lambatnya pengembangan energi bersih di Minnesota, namun perlu diingat bahwa proses perizinan tersebut merupakan bagian penting dari upaya untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Proses perizinan yang ketat dan transparan bertujuan untuk memastikan bahwa proyek energi bersih dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Sebagai contoh, proses perizinan mengharuskan pengembang proyek untuk melakukan studi dampak lingkungan, melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat, dan memperoleh izin dari berbagai lembaga terkait.

Proses perizinan yang panjang dan kompleks memang dapat menghambat pengembangan energi bersih. Namun, hal itu juga dapat menjadi jaminan bahwa proyek tersebut akan dibangun dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Proses perizinan yang transparan dan partisipatif juga dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap proyek energi bersih dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, Minnesota telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan energi bersih.

Namun, untuk mencapai target energi bebas karbon pada tahun 2040, Minnesota perlu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur transmisi. Minnesota memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan energi bersih. Namun, potensi tersebut akan sia-sia jika negara bagian tidak mampu mengatasi tantangan perizinan dan infrastruktur. Proses perizinan yang tidak efisien dan kurangnya infrastruktur transmisi yang memadai dapat menjadi penghambat utama bagi pengembangan energi bersih di Minnesota.