Singapura Suarakan Reformasi Global untuk Perdamaian Dunia

pibitek.biz -Singapura, negara kecil nan maju di Asia Tenggara, kembali menunjukkan keberanian dalam menyuarakan aspirasi untuk reformasi global, khususnya dalam konteks Dewan Keamanan PBB. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan keamanan internasional, tak ragu untuk melontarkan kritik pedas terhadap penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Singapura menilai bahwa dunia saat ini tengah berada di titik yang sangat kritis, di mana banyak konflik dan krisis kemanusiaan mewarnai peta dunia.

Dalam situasi yang serba sulit ini, Singapura menilai bahwa Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, justru terhambat oleh penggunaan hak veto yang berlebihan oleh P5. Singapura, melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa P5 harus fokus pada tujuan besarnya, yaitu mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Vivian menyampaikan pidato berapi-api di hadapan Dewan Keamanan PBB, sebuah kesempatan langka yang menjadi panggung bagi Singapura untuk menyampaikan pesan lantang tentang pentingnya reformasi Dewan Keamanan.

Pidatonya itu menjadi momen penting bagi Singapura untuk menunjukan komitmennya dalam mendorong terciptanya dunia yang lebih adil dan damai. "Semua anggota tetap harus fokus ke tujuan besarnya, yaitu nyebarin perdamaian dan keamanan dunia", tegas Vivian dalam pidatonya. Singapura memandang bahwa perubahan tidak akan terjadi begitu saja jika hanya bergantung pada kemauan baik dari P5. "Tapi, makin seringnya hak veto dipake, kita nggak bisa cuma nunggu mereka berubah sendiri", tambah Vivian dalam pidatonya yang memantik atensi dunia.

Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam membangun perdamaian dunia, merasa terusik oleh kebiasaan P5 yang sering menggunakan hak vetonya untuk menghambat tindakan dan dialog internasional. Vivian secara tegas mencontohkan beberapa kasus yang menjadi bukti nyata bagaimana P5 sering memanfaatkan hak vetonya untuk melindungi kepentingan masing-masing, tanpa mempertimbangkan dampak luas terhadap perdamaian dan keamanan global. Contohnya, dalam konflik Rusia-Ukraina, veto yang dilontarkan oleh Rusia menjadi penghambat utama dalam upaya penyelesaian konflik dan menghentikan kekerasan yang terjadi.

Begitu juga dalam kasus aneksasi Krimea oleh Rusia, veto yang dilontarkan oleh Rusia membuat Dewan Keamanan PBB kesulitan untuk mengambil tindakan tegas dalam menghadapi pelanggaran hukum internasional. Konflik Israel-Palestina juga menjadi salah satu contoh nyata di mana hak veto yang dilontarkan oleh Amerika Serikat menghambat upaya penyelesaian konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun. "Hak veto yang digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, khususnya oleh Amerika Serikat, Rusia dan China, telah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah", ungkap Vivian.

Singapura, yang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, merasa terusik oleh penggunaan hak veto yang tidak bertanggung jawab oleh P5. "P5 harus lebih bertanggung jawab dan lebih fokus pada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan egois mereka sendiri", ujar Vivian. Singapura yakin bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB adalah hal yang mendesak dan harus dilakukan segera. "Kita harus berani untuk mengubah sistem yang tidak adil dan menjamin bahwa Dewan Keamanan PBB benar-benar bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia", kata Vivian.

Singapura percaya bahwa semua negara anggota PBB harus berpartisipasi dalam proses reformasi Dewan Keamanan PBB. "Semua anggota PBB harus sepakat tentang cara pake hak veto", tegas Vivian. Singapura menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dan jembatan komunikasi dalam upaya untuk mencapai konsensus tentang cara penggunaan hak veto oleh P5. "Singapura sendiri siap buat ngebahas ini lebih lanjut di Majelis Umum PBB", jelas Vivian. Singapura yakin bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika semua negara anggota PBB bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. "Tujuannya bukan buat ngerusak tugas Dewan Keamanan, tapi buat ngejagain agar Dewan Keamanan bisa ngelaksanain tugasnya", jelas Vivian. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik dan bencana, sangat prihatin dengan situasi dunia saat ini. "Dunia lagi dalam fase yang sangat berbahaya dan warga sipil di berbagai titik konflik jadi korban", kata Vivian. Singapura, yang memiliki pengalaman panjang dalam membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik, merasa terpanggil untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di dunia.

Singapura mendesak PBB untuk segera melakukan reformasi agar bisa lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. "PBB lagi di titik kritis. Kita harus mereformasi lembaga multilateral dan PBB untuk ngehadapin tantangan sekarang dan yang akan datang, termasuk reformasi Dewan Keamanan sendiri", tambah Vivian. Singapura, yang selama ini aktif dalam mendorong diplomasi preventif, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk lebih proaktif dalam mencegah konflik. "Dewan Keamanan harus kerja sama lebih erat dan efektif sama organ utama PBB lainnya untuk ngebantu deteksi dini dan respon", kata Vivian.

Singapura juga mengajak Dewan Keamanan PBB untuk lebih cepat tanggap dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik dan bencana. "Dewan Keamanan PBB harus lebih cepat tanggap dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik dan bencana", tegas Vivian. Singapura juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan peran 10 anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB, yang dikenal sebagai E10. Singapura menilai bahwa E10 memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi dan membantu mengambil keputusan yang lebih objektif. "Kita udah ngeliat bagaimana E10 ngebantu nyambungin komunikasi pas anggota tetap Dewan Keamanan PBB lagi berantem dan nggak bisa ngapa-ngapain", jelas Vivian. Singapura yakin bahwa E10 harus memiliki suara lebih besar dalam negosiasi dan pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. "E10 harus punya suara lebih besar dalam nge-lead negosiasi dan pengambilan keputusan", tegas Vivian.

Singapura mengusulkan agar E10 dapat memimpin atau bersama-sama memimpin dalam membahas isu-isu yang terkait dengan wilayahnya masing-masing. "E10 bisa nge-lead atau co-lead dalam membahas isu yang terkait dengan wilayahnya masing-masing", jelas Vivian. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB, telah mengambil langkah nyata untuk mendorong perubahan. "Singapura juga pernah ngebantu ngedorong resolusi di PBB tentang penggunaan hak veto", jelas Vivian. Singapura bersama dengan negara-negara lain menjadi sponsor resolusi tentang hak veto yang disetujui pada April 2022. "Resolusi ini disponsori oleh banyak negara dan disetujui pada bulan April 2022", kata Vivian.

Resolusi ini menetapkan bahwa jika anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto, maka Majelis Umum PBB harus mengadakan rapat dalam waktu 10 hari kerja. "Dengan adanya resolusi ini, Majelis Umum PBB bisa ngasih pernyataan soal isu-isu penting yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional, meski Dewan Keamanan nggak bisa bertindak karena nggak ada kesepakatan di antara anggota tetapnya", kata Duta Besar Singapura untuk PBB, Burhan Gafoor. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam mendorong tata kelola global yang lebih baik, juga menyuarakan aspirasi untuk reformasi lembaga tata kelola global.

Singapura, melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, menyampaikan pernyataan atas nama Global Governance Group (3G) yang beranggotakan 30 negara anggota PBB. "3G ngerasa bahwa lembaga tata kelola global harus direformasi", ujar Vivian. Singapura mendesak agar lembaga tata kelola global direformasi agar lebih representatif dan inklusif. "Pertama, lembaga harus ngegambarin realitas sekarang, termasuk jumlah anggota dan keragamannya", kata Vivian. Singapura mengingatkan bahwa PBB telah berkembang dari 51 anggota pada tahun 1945 menjadi 193 anggota saat ini. "PBB didirikan dengan 51 anggota tahun 1945, tapi sekarang udah punya 193 anggota", kata Vivian. Singapura mendesak agar semua organ PBB merefleksikan keragaman anggotanya yang semakin meningkat. "Organisasi PBB harus ngegambarin keragaman anggotanya yang makin meningkat di tiga pilarnya. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga Bretton Woods", kata Vivian. Singapura juga menyerukan reformasi pada lembaga Bretton Woods, yaitu World Bank dan International Monetary Fund (IMF). "Vivian nge-mention World Bank dan International Monetary Fund (IMF) sebagai contoh lembaga Bretton Woods", tambah Vivian.

Singapura menilai bahwa lembaga-lembaga ini harus tetap terbuka, inklusif, dan berbasis aturan agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. "Vivian ngerasa bahwa untuk ngehadapin tantangan global, lembaga-lembaga ini harus tetap terbuka, inklusif, dan berbasis aturan", tambah Vivian. Singapura menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi semua negara, berapa pun ukuran dan status perkembangannya. "Lembaga ini juga harus mempertimbangkan aspirasi semua negara, berapa pun ukuran dan status perkembangannya", jelas Vivian.

Singapura juga meminta agar lembaga-lembaga ini lebih adaptif dan mampu menghadapi isu-isu baru, seperti munculnya AI. "Vivian juga ngingetin bahwa lembaga-lembaga ini harus bisa beradaptasi buat ngehadapin isu baru, seperti munculnya AI", tambah Vivian. Singapura menekankan pentingnya mencapai konsensus dalam reformasi lembaga tata kelola global. "Untuk ngebikin perubahan yang berarti, konsensus berdasarkan pembagi persekutuan terkecil nggak cukup", tegas Vivian. Singapura mengajak semua stakeholder untuk mengesampingkan perbedaan dan berkomitmen untuk melakukan negosiasi secara fleksibel. "Makanya, 3G nge-dorong semua stakeholder buat ngesampingkan perbedaan dan ngelakuin negosiasi secara fleksibel", kata Vivian. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, juga menunjukkan kepedulian terhadap situasi di Palestina. Vivian bertemu dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Palestina, Mohammad Mustafa. "Vivian juga ketemu sama Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Palestina, Mohammad Mustafa", tambah Vivian.

Singapura menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di Gaza yang semakin memburuk. "Vivian ngasih tau keprihatinan Singapura soal situasi di Gaza yang makin buruk", tambah Vivian. Mohammad Mustafa menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan simpati dari Singapura. "Mohammad Mustafa berterima kasih atas dukungan dan rasa simpati dari Singapura", tambah Vivian. Singapura telah memberikan bantuan kepada rakyat Gaza berupa donasi lebih dari 17 juta dolar dan pelatihan bagi lebih dari 750 pejabat Palestina. "Singapura udah ngebantu rakyat Gaza dengan donasi lebih dari 17 juta dolar dan ngelatih lebih dari 750 pejabat Palestina selama bertahun-tahun melalui paket bantuan teknis yang ditingkatkan", jelas Vivian. Singapura juga menyampaikan undangan kepada Mohammad Mustafa untuk berkunjung ke Singapura. "Singapura juga ngasih undangan buat Mohammad Mustafa buat berkunjung ke Singapura", tambah Vivian. Singapura menekankan kembali komitmennya untuk membantu Palestina. "Singapura siap buat ngelakuin lebih banyak lagi", ujar Vivian.

Singapura mendesak agar segera terjadi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. "Kita ngulang permintaan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera tanpa syarat, segera dan aman", tulis Vivian di Instagram. Singapura berharap agar Palestina dapat mencapai perdamaian, kemajuan, dan rekonstruksi. "Kita berharap ada perdamaian, kemajuan, dan rekonstruksi yang dibutuhkan dan layak diterima oleh rakyat Palestina", tambah Vivian. Singapura, melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, terus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya untuk mendorong reformasi global.

Singapura, yang dikenal sebagai negara kecil dengan suara yang lantang, berhasil menarik perhatian dunia terhadap pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB dan lembaga tata kelola global. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam membangun perdamaian dan keamanan internasional, menunjukkan bahwa negara kecil pun dapat memiliki peran yang besar dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.